KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD – Berjarak sekitar 270 kilometer dari Kota Manado, Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah beranda utara Indonesia yang hanya bisa diakses melalui kapal laut atau penerbangan perintis.
Di tengah tantangan geografis tersebut, nama Samuel Naibaho, S.H., M.H. muncul sebagai figur yang kian dikenal publik lewat dedikasinya dalam penegakan dan penyuluhan hukum.
Menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Talaud, Samuel aktif mengomandani berbagai program edukasi hukum bagi masyarakat setempat.
Ia kerap menjadi narasumber utama dalam program unggulan seperti Jaksa Masuk Sekolah hingga dialog interaktif Jaksa Menyapa. Fokusnya beragam, mulai dari pencegahan kenakalan remaja, pengawasan dana desa, hingga edukasi hukum bagi aparatur pemerintahan dan pelajar.
Belakangan ini, nama Samuel kian mencuat setelah dirinya memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan 9 kepala desa di Talaud.
Pria kelahiran Bengkulu, 25 Februari 1992 ini mengawali kariernya sebagai jaksa di Kejari Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2022. Tiga tahun berselang, tepatnya pada tahun 2025, ia resmi mengemban amanah di Kejari Talaud, Sulawesi Utara.
“Senang bisa bertugas di Sulut karena banyak pengalaman baru yang didapatkan. Sebagai jaksa, di mana pun ditugaskan kita harus selalu siap,” ungkap Samuel yang memiliki hobi berolahraga ini, Sabtu (4/7/2026).
Bagi Samuel, peran Korps Adhyaksa tidak melulu soal penindakan, melainkan juga pencegahan (preventif) melalui edukasi dini. Saat menyambangi sekolah-sekolah, ia gencar menyoroti pentingnya literasi digital agar para pelajar terhindar dari pelanggaran UU ITE, penyalahgunaan narkotika, hingga kenakalan remaja.
Sementara itu, dalam forum bersama pemerintah desa, Samuel tak lelah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus mewaspadai ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
”Fokus kami lebih kepada pengawasan dan pencegahan, karena aspek itu yang paling krusial,” tegasnya.
Ia percaya bahwa indikator keberhasilan seorang jaksa tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dijebloskan ke pengadilan, melainkan dari sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dapat terbangun.
“Saya berharap instansi kejaksaan dan masyarakat dapat terus bersinergi demi menekan angka pelanggaran hukum sejak dini,” pungkasnya. (*/je)
