MINAHASA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Minahasa bergerak cepat melaksanakan verifikasi lapangan terhadap laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (28/4/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan LKPJ bersama pihak eksekutif, guna memastikan seluruh data, capaian, dan hasil pembangunan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
Dipimpin oleh Ketua Pansus Rommy Posma Leke, S.E., M.Si., tim beranggotakan Marvil Rawung, S.H., Rio S.F. Rindengan, S.Sos., M.A., Kim Arina, S.H., Petrus Lamongi, S.E., M.Si., dr. Anita Mamuaya, M.Kes., dan Frelly Lolowang turun langsung ke sejumlah lokasi strategis. Kegiatan ini didampingi Sekretaris DPRD Minahasa Robert Ratulangi New, S.Pd., M.M., serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Verifikasi kali ini difokuskan pada tiga sektor utama pembangunan daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Ketua Pansus Rommy Leke menegaskan bahwa kunjungan lapangan adalah tahap krusial dalam proses evaluasi LKPJ, sehingga DPRD mendapatkan gambaran yang nyata dan akurat atas pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kami turun langsung untuk memastikan apakah laporan yang disampaikan pihak eksekutif telah sesuai dengan kenyataan di lapangan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pendapatan masyarakat melalui aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa laporan LKPJ menyebutkan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan secara umum. Namun, DPRD perlu melakukan pembuktian faktual untuk menjamin validitas data yang disajikan.
Salah satu titik fokus pemantauan adalah kondisi pasar tradisional. Menurut Leke, aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pasar adalah tolok ukur paling nyata untuk melihat pergerakan ekonomi masyarakat. Selain itu, kami juga memantau aktivitas rumah makan dan kuliner sebagai bagian dari indikator ekonomi,” jelasnya.
Sebelumnya, tim Pansus juga telah meninjau sejumlah satuan pendidikan serta mengecek progres pembangunan gedung baru RSUD Sam Ratulangi di Tonsaru. Leke menambahkan, kesejahteraan masyarakat secara makro juga tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, DPRD ingin memastikan setiap program pembangunan tahun 2025 benar-benar berdampak nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Jika dalam laporan disebutkan adanya peningkatan kesejahteraan, hal itu harus dibuktikan langsung di lapangan. Apakah sudah tepat sasaran, atau masih ada hal yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Hasil temuan di lapangan nantinya akan dijadikan bahan validasi dan evaluasi lanjutan bersama Tim LKPJ Pemkab Minahasa pada rapat pembahasan berikutnya.
“Apa yang kami temukan di lapangan akan menjadi dasar pembahasan kembali bersama pihak eksekutif demi penyempurnaan hasil evaluasi LKPJ,” pungkas Leke.
