Minut – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan kembali ditegaskan oleh Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia pada Senin (23/2/2026).
Tak sekadar menyampaikan capaian yang telah diraih, Bupati Joune juga menyampaikan arah kebijakan yang lebih progresif untuk tahun 2026, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Sebelumnya, Pemkab Minahasa Utara berhasil meraih lima penghargaan Government Award dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk kategori Daerah Kepulauan. Penghargaan tersebut diperoleh melalui inovasi bernama “Koin Perak Lapis Emas” (Kios Inflasi Perdagangan Antar Kecamatan Layani Pembeli Sembako Masyarakat), sebuah terobosan pengendalian inflasi berbasis penguatan sistem distribusi antar kecamatan.
Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah, mitra swasta, dan Bank Indonesia. Hasilnya, rantai pasok bahan pokok menjadi lebih efisien, distribusi lebih terkontrol, dan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil.
Namun bagi Bupati Joune, inovasi tidak boleh berhenti pada satu capaian saja. Pada tahun 2026, Pemkab Minahasa Utara meluncurkan langkah lanjutan bertajuk “PAHLAWAN” (Pasar Murah Layani Warga Kepulauan), sebuah program khusus yang dirancang untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat di wilayah pulau-pulau.
”Wilayah kepulauan memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, strategi distribusi kami perluas agar masyarakat di pulau-pulau juga merasakan stabilitas harga,” tegas Joune. Program PAHLAWAN hadir sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dengan menitikberatkan pada distribusi pangan langsung ke setiap pulau, memastikan harga tetap terjangkau dan suplai tetap lancar meskipun menghadapi tantangan geografis.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pengendalian inflasi di Minahasa Utara bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan misi kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah-langkah penguatan ketahanan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatkan koordinasi TPID agar lebih adaptif terhadap dinamika harga.
Antisipasi inflasi musiman menjelang hari besar nasional dan agama seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru juga menjadi perhatian khusus. Kerja sama antar daerah terus diperluas, termasuk rencana pasokan bawang merah dari Brebes dan distribusi surplus cabai ke Maluku Utara.
Sebagai salah satu daerah pengukur Indeks Harga Konsumen (IHK), Minahasa Utara memikul tanggung jawab besar dalam menjaga laju inflasi tetap terkendali. Berbagai tantangan seperti gejolak harga pangan, ketergantungan pasokan luar daerah, hingga pengaruh ekonomi global menjadi variabel yang terus diantisipasi secara cermat.
Meski demikian, Bupati Joune tetap optimis. Menurutnya, kunci stabilitas adalah inovasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Melalui program PAHLAWAN, Pemkab Minahasa Utara menunjukkan konsistensi menghadirkan terobosan setiap tahun, bukan hanya untuk meraih penghargaan, tetapi demi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, baik di daratan maupun di pulau-pulau terluar.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, komitmen tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah hadir dan berpihak pada kebutuhan rakyatnya. (*/je)